Sragen – Gabungan organisasi kemasyarakatan (ormas) di Kabupaten Sragen mendesak mantan Bupati Sragen, Untung Wiyono, untuk meminta maaf kepada masyarakat terkait dugaan penggunaan ijazah palsu selama dua periode masa kepemimpinannya, yakni 2000-2005 dan 2005-2010. Desakan ini disampaikan oleh sejumlah ormas seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mega Bintang Sragen, Forum Komunikasi Organisasi Kepemudaan Sragen (Forkos), Forum Masyarakat (Formas), Lingkar Studi Sukowati (LS2), dan Forum Ormas Bersatu (FOB).
Dalam pernyataan resmi mereka, ormas-ormas tersebut menyebutkan bahwa permintaan maaf dari Untung Wiyono dianggap perlu sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat Sragen. “Penggunaan ijazah palsu merupakan pelanggaran etika yang tidak bisa ditoleransi, dan kami mendesak Untung Wiyono untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka,” ujar Supriyono, Ketua Forkos Sragen.
Tuntutan ini memicu reaksi beragam dari publik, terutama di media sosial. Meskipun Untung Wiyono didesak untuk meminta maaf, sejumlah warganet justru memberikan dukungan kepadanya. Mereka menilai bahwa kasus ini sengaja diangkat kembali menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) sebagai bagian dari strategi politik.
Seorang netizen dengan akun @matajateng menulis, “Pantang padam. Sudah jelas Bowo dan Suwardi pemenang, lawan sudah mulai panik, survei nggak masuk, dana dari pusat nggak cair. Hidup Mbah Untung Wiyono, jasamu selalu dikenang warga Sragen.”
Komentar serupa juga datang dari @NabillaAzkayra yang mengatakan, “Ya ginilah politik, munculnya itu kalau mau pemilu, baru dirame-ramein. Dulu-dulu kemana? Aku ra koyo liyane sing iso dituku suarane.”
Netizen lain seperti @Seto KAIBA menambahkan, “Mepet pilkada kok ada berita kayak gitu? Sebelah panik ya,” sementara akun @GAMBLEH berkomentar, “Ijazah palsu sudah ditebus di penjara, kok harus minta maaf lagi? Arahnya kemana?”
Menanggapi reaksi tersebut, Ketua LBH Mega Bintang Sragen, Budi Setiawan, menegaskan bahwa tuntutan mereka bukanlah bagian dari manuver politik, melainkan upaya untuk menegakkan keadilan dan etika publik. “Kami tidak punya afiliasi politik. Ini murni untuk menegakkan moralitas di Sragen,” tegasnya.
Meskipun demikian, dukungan terhadap Untung Wiyono tampaknya masih kuat di kalangan masyarakat Sragen. Banyak warga yang menganggap bahwa kontribusi mantan bupati tersebut selama masa kepemimpinannya lebih penting daripada mengungkit isu lama yang telah diselesaikan melalui proses hukum.
Budi Santoso, warga Kecamatan Miri, Sragen, menyatakan, “Pak Untung memang pernah salah, tapi saya rasa masyarakat Sragen sudah memaafkan dan melihat prestasi yang telah ia capai selama menjadi bupati. Kami mendukung beliau bukan karena politik, tapi karena rasa terima kasih.”
Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada tekanan dari ormas untuk meminta maaf, dukungan terhadap Untung Wiyono masih kuat di kalangan masyarakat. Mereka percaya bahwa masyarakat Sragen sudah semakin cerdas dan tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu politik yang kerap kali muncul menjelang pemilihan.
Sebagai penutup, situasi ini mencerminkan kompleksitas politik lokal di Sragen, di mana isu lama yang diangkat kembali bisa mempengaruhi persepsi publik, namun belum tentu mengubah dukungan masyarakat. (TIM: Red)
