Sragen – Warsito, tokoh masyarakat Dukuh Rejosari RT 03 Desa Gilirejo Baru, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, mendesak Kepala Desa Gilirejo Baru yang baru, Supratikno, untuk segera menyelesaikan persoalan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diduga disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Dana BUMDes yang mencapai ratusan juta rupiah hingga saat ini belum jelas penggunaannya.
Warsito menyoroti bahwa sebagian dana tersebut, sekitar Rp50 juta, diduga dibawa oleh seorang mantan pengurus BUMDes berinisial AR pada masa pemerintahan kepala desa sebelumnya. Ia menuntut agar dana tersebut segera dikembalikan demi memulihkan nama baik BUMDes Gilirejo Baru.
“Kami tidak ingin pemerintahan baru ini ditumpangi dengan masalah-masalah lama. Kami percaya pada transparansi yang dijalankan oleh Kades Supratikno, namun kami juga berharap beliau mengambil langkah tegas terkait permasalahan ini,” ujar Warsito.
Apresiasi untuk Transparansi Kades Baru
Supratikno, sebagai kepala desa yang baru dilantik, mendapat apresiasi dari warga atas keterbukaannya dalam pengelolaan dana desa. Namun, warga seperti Subandi, seorang tokoh masyarakat dari Dondong Timur, menegaskan bahwa pemerintah desa tidak boleh ragu untuk menindaklanjuti persoalan ini meski penyalahgunaan dana terjadi di era kepemimpinan sebelumnya.
“Walaupun ini bukan di era beliau, kami meminta kepala desa yang baru berani bertindak tegas. Pengembalian dana yang hilang sangat penting untuk memulihkan kepercayaan warga terhadap BUMDes,” kata Subandi.
Harapan untuk BUMDes yang Bersih dan Profesional
Warga Desa Gilirejo Baru berharap kepemimpinan Supratikno mampu membenahi pengelolaan BUMDes, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Mereka juga mendukung upaya pemerintah desa untuk menindak oknum-oknum yang merugikan keuangan desa.
Supratikno, Kepala Desa Gilirejo Baru, angkat bicara terkait pertanyaan sejumlah warga mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam wawancara dengan awak media Berita Istana, Supratikno menjelaskan bahwa dirinya telah mengambil langkah awal dengan menemui pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan laporan pertanggungjawaban (LPJ).
“Saya sudah menemui yang bersangkutan agar membuat laporan LPJ. Namun, secara resmi, saya belum mengirimkan surat,” ujar Supratikno saat dihubungi pada Rabu (22/11).
Ia juga mengakui bahwa dirinya berada dalam situasi serba sulit atau “perkewuh” karena banyak warga yang terus mempertanyakan keberadaan dan transparansi BUMDes di desa tersebut.
“Kondisi ini menjadi perhatian saya sebagai kepala desa. Warga tentu memiliki hak untuk mengetahui perkembangan BUMDes, dan saya berusaha mencari solusi terbaik,” tambahnya.
Supratikno menegaskan akan segera mengambil langkah-langkah formal untuk menyelesaikan permasalahan ini agar tidak berlarut-larut dan dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat. Pihaknya juga berharap kerja sama semua pihak untuk memastikan BUMDes bisa berjalan sesuai tujuan awal, yaitu meningkatkan kesejahteraan warga Desa Gilirejo Baru.
Hingga berita ini diturunkan, Supratikno masih dalam proses menyusun rencana langkah lebih lanjut terkait pengelolaan dan laporan keuangan BUMDes. Warga diimbau untuk tetap tenang dan bersabar menunggu penyelesaian masalah ini.
Langkah tegas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa diharapkan dapat menciptakan tata kelola yang baik, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa semakin meningkat.(ArW)
