Kota Jambi – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menemukan dugaan kekurangan volume dan mutu atas realisasi belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan (JIJ) pada 12 paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Jambi. Temuan tersebut mencapai nilai sebesar Rp2.272.727.510,80 dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2023.
Dinas PUPR Provinsi Jambi pada Tahun Anggaran (TA) 2023 mengalokasikan belanja modal JIJ sebesar Rp410.672.059.388,00, dengan realisasi hingga 15 November 2023 mencapai Rp353.949.528.824,00 atau 86,19%.
Sebagai bagian dari pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Gubernur Jambi melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) Provinsi Jambi Nomor 57/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2023 tanggal 24 Januari 2023 telah menunjuk Kepala Dinas PUPR sebagai Pengguna Anggaran (PA) dengan wewenang dan tanggung jawab antara lain:
- Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya, serta menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk membantu pelaksanaan tugas PA.
- Kepala Dinas PUPR melalui Keputusan Kepala Dinas PUPR Nomor 02-KPTS/DPUPR-1/I/2023 tanggal 2 Januari 2023, menunjuk serta menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menandatangani, melaksanakan, dan mengendalikan kontrak proyek.
Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak, kelengkapan dokumen pembayaran, serta pemeriksaan fisik terhadap paket pekerjaan JIJ khususnya Bidang Bina Marga, ditemukan adanya kekurangan volume dan mutu pada 12 paket pekerjaan dengan total nilai Rp2.272.727.510,80.
Temuan ini menjadi perhatian serius karena dapat berdampak pada kualitas infrastruktur di Provinsi Jambi. BPK RI merekomendasikan kepada pihak terkait untuk segera mengambil langkah perbaikan dan pertanggungjawaban atas kekurangan volume dan mutu yang terjadi dalam proyek-proyek tersebut.
(MADI)
