Kuansing – Pemerintah sangat besar mengalirkan di Satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau pada anggaran tahun 2021, untuk pembangunan infrastruktur, sangat menggiurkan, tetapi tidak sesuai dengan harapan masyarakat, karena terlihat Mark Up terpantau oleh media 13/04/2022.
Adapun pembangunan Mark up tersebut berlokasi Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir Kabupeten Kuansing yang bersumber dari dana (DAK) yang di laksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Sungai Buluh, dengan nilai kontrak Rp. 1.439.777.000,00, Nomor kontrak 690/KONT/PUPR-CK/2021/474, tanggal kontak 20 Agustus 2021 Waktu pelaksanaan 120 (Seratus Dua Puluh) hari Kalender, Kontraktor
CV. Siak Mitra Sentosa Sejahtera.
Tahun anggaran 2021 lokasi Kabupaten Kuantan Singingi.
Modus ‘memainkan’ uang negara dengan cara melakukan penggelembungan (mark up) anggaran. Padahal Warga masyarakat Indonesia Khususnya masyarakat Kuansing, sangat berharap pembangunan tersebut selesai dan mendukung penuh program Presiden Joko Widodo, karena merupakan program Presiden Jokowi tentang pembangunan infrastruktur di segala bidang untuk meningkatkan kesejahteraan kemakmuran warga negara Indonesia, namun gagal kerena di sebabkan pelaksana angaran tersebut kurang kehati hatian dalam pengawasan sehingga terjadi Mark up.
Modus Mark up ini seharusnya di hindari karena sangat berbahaya, potensinya sangat merugikan masyarakat dan Negara dan merupakan suatu alasan untuk penggelembungan uang negara untuk mengelabui masyarakat.
Kerugian yang di alami ketika terjadi Mark Up adalah, bangunan tidak di nikmati oleh masyarakat anggaran habis, sekali pun sudah berdiri bangunannya tetapi tidak di nikmati. Dan sekalipun pembangunan tersebut, di bayar tidak seratus persen hanya sesuai yang telah di bangun oleh kontraktor, negara tetap rugi karena bangunan itu sekedar berdiri begitu saja tidak bisa di manfaatkan sesuai perencanaan hanya modus agar anggaran turun untuk dinikmati oleh oknum saja.
Patut di dorong KPK harus turun untuk memeriksa PA/KPA yang melaksanakan Anggaran pada tahun 2021tersebut, karena sangat kuat dugaan hanya modus saja Mark Up dan putus kontrak.red.
Salah seorang masyarakat yang saat tim media turun untuk memantau pembangunan tersebut, menyampaikan bahwa “kecewa betul atas pembangunan ini, karena kami tak menikmatinya, dan sangat mengganggu ketenangan kami, kerena pipa ini dan sebagian besi, yang ditumpak begitu saja, ini menjadi beban moral kami, karena ditinggal begitu saja, coba kalau hilang pasti kami terpanggil, dan masyarakat pasti di curigai, padahal kami tidak tau menahu.ucap warga tersebut yang masih tak mau di sebut namanya dalam pemberitaan.
Dilanjutnya seharus Dinas PUPR Kuansing, jemput barang ini dan di aman di suatu tempat agar bisa di gunakan bila nanti pembangunan ini lanjutkan.
Sampai tayang berita ini Kadis PUPR Kuansing, belum memberikan jawaban konfirmasi wartawan, di telfon tidak diangkat dan WhatsApp tidak di balas.
Penulis Firman.
