SALATIGA | Penyaluran dan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Ilegal tanpa izin usaha niaga, khususnya untuk minyak bersubsidi jenis Solar masih marak di area Salatiga dan Kab Semarang.
Kabar yang mengejutkan diterima oleh Pemimpin Redaksi Media Online Matalensanews.com, Guntur.
Ia menerima pesan WhatsApp dari LL seorang yang diduga mafia bbm subsidi jenis solar. LL diketahui seorang pensiunan.
Dalam pesan itu tertuliskan” Mat Siang Pak Guntur.. untuk bulanan saya ndak bisa ngasih. Untuk keseluruhan baik di Ambarawa atau di JLS Candran sudah diambil alih Kodim”.
Mendapati pesan itu, sontak Guntur mengaku kaget dan tidak paham apa yang dimaksud dari LL.
Oknum yang Mengaku Wartawan Ngangsu Solar Subsidi Setiap Hari di SPBU 44.572.18 Jatisomo
“Sayapun menanyakan, lho yang minta bulanan itu siapa?. Kita ndak pernah minta kok.. Maaf.”
LL pun menjawab.” Pak Guntur ndak mintak.. ok bisa dimengerti pak Guntur.. Sory.”
Guntur mengungkapkan pesan itu tak jelas baik apa maksud dan tujuannya. Terlebih menyebut institusi lembaga negara telah mengambil alih.
“Penilaian saya itu kurang pas. Apalagi menyebut nama Kodim. Perlu di luruskan itu. Kodim itu pelindung rakyat, jangan dibawa bawa namanya. Gak pas itu,”ucap Guntur.
Dan yang perlu diluruskan terkait dia menyebut nama Kodim itu. Jangan sampai membias. Jika maksudnya tidak benar jelas pencemaran nama instusi negara.
“Saya sangat mendukung jika itu diluruskan, apa maksud LL. Jangan sampai hanya kepentingan oknum bawa bawa nama institusi. Itu jelas tidak dibenarkan,”tandas Guntur.
Guntur menambahkan, dan yang perlu dijelaskan juga terkait jatah bulanan. Siapa dan untuk apa.”Harus di usut siapa pemungut jatah bulanan. Kita siap membantu usut tuntas,”tambahnya.
Tak lama dapat pesan itu, kita langsung telusuri dan dari keterangan banyak sumber, lanjut Guntur, LL diduga pemain solar subsidi.”Ya infonya membeli kencingan solar, lalu di timbun dan dijual ke penambang dan lainya. Kita siap laporkan itu,”tegasnya.
“Saya juga berupaya konfirmasi ke Kodim. Biar diluruskan dan jika perlu ada sanksi hukum. Karena tidak pas jika menyebut nama untuk tujuan tidak bagus,”pungkasnya.(Tri/FY).
Follow Istana Negara di Google News
