Pekan Baru– Pada bulan Juli hingga Oktober 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengadakan Survei Penilaian Integritas (SPI). Responden untuk pengisian survei ini akan dipilih secara acak oleh KPK.
SPI adalah perangkat diagnostik yang digunakan sebagai alat ukur obyektif untuk memetakan capaian dan kemajuan upaya pemberantasan korupsi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Inspektur Daerah Provinsi Riau, Sigit Juli Hendrawan, meminta kepada siapa pun yang terpilih menjadi responden untuk meluangkan waktu saat menjawab survei tersebut dan memikirkannya dengan serius sebelum menjawab.
Sigit menjelaskan bahwa nilai SPI bisa rendah karena banyak responden yang mengabaikan cara menjawab survei tersebut. “Kadang ada terpilih untuk mengisi, dapat WhatsApp dari KPK tidak dijawab, atau ada yang menjawab tapi jawabannya nyeleneh, itu bisa menyebabkan SPI kurang nilainya,” jelasnya pada Senin (3/6/2024).
Sigit juga mengingatkan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir pada sosialisasi pelaksanaan SPI untuk menjelaskan kembali kepada seluruh perangkat internalnya. “Saya harap OPD sampaikan ke dinas masing-masing, sosialisasikan secara internal bagaimana menjawab survei. Tidak sulit, hanya menjawab saja, tolong dijawab,” ujarnya di Kantor Gubernur Riau.
Ia menambahkan bahwa pertanyaan survei cenderung panjang dan mengingatkan untuk memahami konteks pertanyaan tersebut dengan baik. “Kita pahami benar-benar, kalau tidak akan sulit menjawabnya karena pertanyaannya panjang,” jelasnya.
Sigit juga meminta agar pengisian SPI tahun ini dioptimalkan dan berencana meminta KPK mengadakan sosialisasi lanjutan secara daring. “Kalau perlu saya minta nanti KPK sosialisasi lagi, mungkin lewat Zoom. Setelah sosialisasi di sini, bapak ibu bisa sosialisasi di kantor kembali,” katanya. (UG)
