SAROLANGUN – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Sarolangun, Dedi Ifriansyah, menerima aksi damai yang dilakukan oleh masyarakat Sarolangun yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Solidaritas Masyarakat Sarolangun. Aksi ini berlangsung di ruang rapat I gedung DPRD Kabupaten Sarolangun pada Kamis, 22 Januari 2025.
Sekitar 30 peserta aksi yang dipimpin oleh Dani Letsoin, Ahmad Sodikin, dan Usman, menggelar mediasi bersama Dedi Ifriansyah, politisi Partai Amanat Nasional (PAN). Dalam pertemuan tersebut, Dedi menyatakan bahwa DPRD Kabupaten Sarolangun siap menindaklanjuti dan melaksanakan tuntutan para peserta aksi.
“Saya merasa senang melihat kepedulian para peserta aksi terhadap Kabupaten Sarolangun dan berharap kita dapat bekerja sama untuk mewujudkan perubahan,” ujar Dedi Ifriansyah.
Sementara itu, Dani Letsoin, selaku koordinator lapangan, menyampaikan 12 tuntutan kepada DPRD Sarolangun, yang diharapkan dapat direalisasikan. “Kami prihatin dengan kondisi Kabupaten Sarolangun yang masih tertinggal, terutama dalam hal Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kami berharap DPRD dapat bekerja lebih maksimal,” ungkap Dani.
12 Tuntutan Utama yang Disampaikan
- Mengkaji ulang pajak galian C.
- Mengusut kembali kasus perumahan Gunung Kembang yang menyebabkan kerugian daerah.
- Menyelesaikan status perkebunan eks PT TAM yang hingga kini belum jelas.
- Membantu penyelesaian persoalan TORA di kawasan PT Agrindo Panca Tunggal Perkasa.
- DPRD diminta lebih jeli dalam pengesahan anggaran.
- Memastikan pengawasan terhadap APBD dan APBD Perubahan berjalan optimal.
- Memanggil Kepala BPPRD Sarolangun terkait minimnya PAD.
- Memanggil PT Bahana Karya Semesta terkait masalah bendungan.
- Menemukan solusi untuk permasalahan angkutan batubara dalam kabupaten.
- Menjaga profesionalitas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi DPRD.
- Menghindari keterlibatan DPRD dalam proyek tertentu.
- Melakukan evaluasi bersama Gerakan Solidaritas Masyarakat Sarolangun setelah 14 hari.
Dalam wawancara dengan media, Dedi Ifriansyah menegaskan komitmennya untuk mengkaji ulang berbagai isu yang diangkat, termasuk pajak galian C, kasus perumahan Gunung Kembang, dan status perkebunan eks PT TAM. Ia juga menyoroti pentingnya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sarolangun.
“Kami akan memantau dan mengevaluasi pengelolaan PAD agar lebih optimal ke depannya,” pungkas Dedi Ifriansyah.
Laporan oleh Asmadi & Apadal
Sarolangun, Provinsi Jambi
