Tulungagung – Kalangan insan pers sedang hangat menyoroti dan memperbincangkan keberadaan dana publikasi di DPRD. Tidak adanya transparansi informasi menjadikan para awak media bertanya-tanya kemana anggaran publikasi tahun 2023 tersebut dikucurkan.
Ratno selaku Teknis Kegiatan dana publikasi yang ditunjuk, sejak awal sampai akhir 2023 hanya memberikan ‘angin segar’ pada sejumlah perusahaan media dan apalagi orang di Tulungagung juga selaku putra daerah bahkan sudah 7 kali paripurna tidak pernah bisa di SPJ kan.
Menurut informasi diterima mengatakan tidak bisa di SPJ mas masalahnya seperti ini ,”ungkap ratno. Dan ini Lagi proses nanti saya kabari,” paparnya.
Beberapa pekan lalu rekan rekan media juga menanyakan seperti yang disampaikan Ratno , tepatnya pada itu sedang diagendakan ara paripurna tetapi juga tidak bisa di SPJ kan padahal sudah 7 kali paripurna tetapi masih juga belum ada kejelasan nya, alias zong .
kembali ditanyakan terkait publikasi salah satu staf di kantor juga mengatakan jawaban seperti yang sama ,tetap namun tidak bisa di SPJ kan , pantauan di lapangan oh teryata masih ada yang bisa di SPJ kan apakah itu namanya tebang pilih.
Hingga melewati dua triwulan, belum juga ada titik terang atau jawaban atas penawaran kerjasama yang masuk sejak awal tahun tersebut.
Kembali sejumlah dari rekan rekan media mempertanyakan untuk mendapatkan kepastian terkait kerjasama media di Pemerintah Kabupaten tulungagung yang dikelola melalui DPRD teryata hanya orang kedekatan saja bisa di Spj kan.
Namun tidak lagi angin segar yang didapatkan para awak media, melainkan fakta baru lainnya.
“Saya sudah berulang kali menemui, dan menanyakan melalui pesan Whatsapp maupun Telpon ketika saat ditanyakan mengenai kerjasama media dengan DPRD beralasan tetap juga seperti itu.
Ironisnya, ketika sejumlah awak media mendapatkan info bahwa kerjasama media masih ada yang mencairkan dan jelas yang didapat justru orang orang yang dekat sama dilingkup kantor dewan ,
Hinga membuat terkejut dan bertanya tanya menurut dia anggaran publikasi di DPRD dinyatakan telah habis.
“Anggaran sudah habis, telah digunakan untuk membayar publikasi media yang sudah sudah kemarin jawabnya.
Tambang Ilegal Marak di Tulungagung
Menanggapi informasi tersebut, media ini mencoba untuk melakukan konfirmasi kepada dihubungi melalui telepon genggam, sayangnya tidak ada respon. Begitu juga ketika di temui & dihubungi lewat pesan Whatsapp, tidak ada tanggapan.
Aksi bungkam dan saling tuding dari pihak Di lingkup DPRD kabupaten tulungagung tentu saja membuat para insan pers menuai kecewa mendalam. Tidak adanya keterbukaan infomasi dan ini seolah olah tidak direstui oleh Bupati sebelum PJ_ tulungagung dan itupun sudah dinyatakan kerja sama dengan sesuai prosedur aturan pengajuan awal.”,sumber insan pers. _ ( HAR _ms )
Follow Istana Negara di Google News
