KARANGANYAR, – Konflik kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berjo yang sampai dengan saat ini belum juga menemukan titik terang. Mendapatkan respon dari Bupati Karanganyar Juliyatmono.
Bupati mengaku berlarut-larutnya perkara yang ada di BUMdes Berjo justru akan mengakibatkan kepengurusan terhadap wisata alam yang selama ini dikenal baik oleh masyarakat luas, dikhawatirkan berpengaruh terhadap kunjungan wisata.
“Kemarin ada beberapa perwakilan dari warga, mempertanyakan terkait dengan hasil musdes yang menyebutkan dalam berita acara tersebut BUMDes Berjo sudah dibubarkan, akan tetapi kita akan cek dulu itu, apakah surat itu benar – benar hasil dari musdes atau bagaimana,” terang Bupati.
Bupati menduga, bahwa perkara yang timbul di BUMDes Berjo tersebut terjadi lantaran adanya potensi wisata yang ada di wilayah tersebut sehingga timbul perkara.
“Ya karena ada potensi itulah kemudian berdampak seperti itu dan sampai sekarang tak kunjung selesai,” ungkapnya.
Disinggung terkait dengan adanya Berita Acara yang diklaim oleh sejumlah masyarakat bahwa BUMDes Berjo resmi dibubarkan. Bupati mengungkapkan secara kelembagaan domain untuk hal tersebut menjadi tanggung jawab dari pemerintah desa yang saat ini dijabat oleh pelaksana tugas (Plt) Kades.
“Ya Plt itu sebenarnya memiliki wewenang, tapi dengan adanya berita acara itu, maka kami (pemerintah daerah-red) akan melihat kejelasan berita acara itu, kepastian hukumnya seperti apa, kemudian proses untuk pembubaran itu apakah sudah sesuai atau belum, dan proses Musyawarah Desanya seperti apa kita akan cek,” tegas Bupati.
Disisi lain, menurut salah satu ketua RT di Desa Berjo, Agil Sugiman, saat berbincang dengan sejumlah wartawan beberapa waktu lalu. BUMDes Berjo telah resmi dibubarkan dengan dengan telah adanya proses Musdes yang digelar beberapa hari lalu, yang digelar oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berja, Tokoh Masyarakat, Ketua RT dan RW serta Pemerintah Desa Setempat.
“Kemarin disepakati BUMDes telah dibubarkan dan pengurus yang lama segera menyelesaikan laporannya. Sedangkan dari hasil musdes, baik pengawas maupun pengurus BUMDes resmi diganti,” terang Agil, Rud(*)
