Boyolali, 6 Juli 2024 – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk melakukan pembangunan secara merata hingga ke desa-desa. Presiden menyebut hal tersebut dapat dilihat dari dana desa yang telah tersalurkan untuk membangun desa-desa di seluruh Tanah Air dengan prinsip keterbukaan dan transparansi.
Namun, di tengah upaya tersebut, pengelolaan dana desa di Desa Watugede, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, menuai sorotan. Pasalnya, anggaran dana desa sejak tahun anggaran 2019-2024 diduga di-mark up, termasuk dalam proyek pengerasan jalan dan pembangunan talud.
Dugaan ini terungkap setelah tim investigasi melakukan penyelidikan beberapa hari bersama warga setempat. Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa ia tidak mengetahui adanya mark up anggaran tersebut karena selama ini tidak pernah diajak rapat untuk membahas masalah anggaran. “Saya tidak pernah diajak bahas masalah anggaran dana desa,” ujarnya saat berbincang di warung kopi pada hari Senin, 1 Juli 2024.
Warga tersebut juga menyatakan dukungannya untuk melaporkan kasus ini. “Kami sangat mendukung kalau memang mau dilaporkan. Hal ini tidak bisa dibiarkan karena diduga sudah merugikan uang negara,” tegasnya.
Saat dikonfirmasi melalui aplikasi WhatsApp, Kepala Desa Watugede, Sriyanto, hanya memberikan jawaban singkat, “Terimakasih mbak infonya,” tulisnya.
Menanggapi dugaan ini, Rois Hidayat, SH., C.Me, selaku Ketua Pengawas Kebijakan Publik PBH Lidikkrimsus RI, menyatakan siap mendampingi warga untuk melaporkan kasus dugaan mark up anggaran ini. “Kita akan melaporkan dengan adanya temuan ini,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, masih banyak pihak yang perlu dikonfirmasi untuk keseimbangan informasi.(Arw)
