Sragen – Karnaval yang diselenggarakan pada Rabu, 28 Agustus di Desa Gilirejo, Miri, Sragen, meninggalkan kekecewaan mendalam bagi warga RT 005/00. Pemuda desa tersebut merasa kecewa setelah dilarang ikut serta dalam karnaval karena tulisan satir yang mereka buat, berbunyi “Tukang Koruptor Anggaran Dana Desa Mati Budal Dewe” (mati jalan sendiri).
Dalam video berdurasi 25 detik yang kini viral di berbagai media sosial, warga RT 005 meluapkan rasa kecewa mereka sambil melakukan konvoi. “Terima kasih RT 005 tidak diterima gara-gara kata-kata. Panitia keterlaluan lur,” ucap salah satu warga dalam video tersebut. Video ini juga diunggah di akun TikTok Mata Jateng, yang memancing beragam komentar dari netizen.
Saat dikonfirmasi oleh awak media Berita Istana, beberapa warga RT 005 mengungkapkan kekecewaan mereka. Mereka hanya ingin ikut memeriahkan HUT RI ke-79, namun menjadi kecewa karena hasil karya mereka ditolak oleh pemerintah desa dan panitia.
Lebih lanjut, beberapa warga yang dihubungi oleh Tim Berita Istana mengungkapkan kekecewaan mereka lebih dalam. “Kami ingin merayakan HUT RI ke-79. Kami sudah sewa genset, sound system, dan membuat tulisan itu memakan waktu yang tidak sebentar,” ungkap salah seorang warga.
Muslih, selaku ketua Karangtaruna RT 05, mengungkapkan kekecewaannya setelah tidak diizinkan ikut serta dalam karnaval perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) yang ke-79. Sebelum berangkat ke lokasi yang telah ditentukan, Muslih menerima panggilan telepon dari Karsidi, yang merupakan Sekretaris Desa (Sekdes). Dalam panggilan tersebut, Karsidi menyampaikan bahwa Muslih tidak diperkenankan untuk berpartisipasi dalam karnaval tersebut.
Muslih berharap agar pihak desa segera memberikan klarifikasi terkait alasan penolakan ini. Menurutnya, sebagai warga desa, ia berhak mendapatkan penjelasan yang transparan mengenai keputusan yang diambil oleh aparat desa. Muslih juga mengharapkan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan, terutama dalam kegiatan-kegiatan yang melibatkan partisipasi warga.
Hingga berita ini diturunkan, pihak desa belum memberikan tanggapan resmi terkait permasalahan ini.(Arw)
