Pasuruan – Laporan masyarakat terkait jual beli tanah kapling di Perumahan Taman Mutiara, Dusun Minggir, Desa Cangkring Malang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, tak kunjung selesai. Kamis, 1 Agustus 2024, tim investigasi Berita Istana Negara sudah beberapa kali konfirmasi, baik via telepon maupun dengan datang langsung ke Polres Pasuruan, namun belum ada kejelasan dari Kanit PPA AIPDA Muh. Suntoro (Perlindungan Perempuan dan Anak).
Laporan pengaduan masyarakat dengan nomor: LMP/410/XI/2023/SPKT telah masuk sejak 29 November 2023. Hingga sekarang, 1 Agustus 2024, sudah sepuluh bulan berlalu tanpa perkembangan berarti.
“Kinerja Polres Pasuruan lambat. Padahal, pengaduan masyarakat sudah cukup bukti dan jelas tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP. Kami sudah memanggil empat saksi yang terlibat, tapi tidak ada yang datang,” ucap AIPDA Muh. Suntoro.
Di sisi lain, pihak korban, yang kita sebut saja Mul, menanyakan kapan kasus mereka segera diproses. “Kalau memang dalam sengketa proses hukum, mengapa Perumahan Taman Mutiara masih dijual-belikan sampai sekarang? Korban sudah banyak, tapi tidak ada proses maupun tindakan hukum yang pasti dari Polres Pasuruan. Seharusnya, dari SPKT di proses oleh Kanit TIPIDEK (Tindak Pidana Ekonomi), ini malah dilimpahkan ke Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak). Apa ini sudah sesuai dengan bidangnya dalam penanganan perkara?”
Jika tidak ada tindak lanjut proses dalam perkara pidana ini oleh APH Polres Pasuruan, warga korban Perumahan Taman Mutiara Dusun Minggir, Cangkring Malang, Kecamatan Beji akan beramai-ramai datang ke Polres Pasuruan untuk meminta keadilan hak mereka. Hingga berita ini diturunkan, belum ada jawaban pasti dari Kanit PPA AIPDA Muh. Suntoro saat dihubungi baik lewat WhatsApp maupun sambungan telepon oleh tim investigasi Berita Istana Negara Jawa Timur. (Eko.P).
