Lombok Tengah, Mandalika – Kawasan Sirkuit Mandalika yang kini menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan dikelola oleh PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) masih menyimpan banyak misteri yang belum terselesaikan. Salah satu kisah yang mencuat adalah terkait tanah milik Umar, seorang tokoh yang dikenal sebagai Sultan di Kute Mandalika. Umar memiliki lahan terluas di lokasi Sirkuit Mandalika, namun hingga kini, banyak dari tanahnya yang belum mendapatkan pembayaran yang seharusnya.
Beberapa lahan milik Umar yang belum dibayar antara lain adalah tanah di mana saat ini berdiri kafe MBC dengan luas 38 dan 63 are, tanah seluas 17 hektar di kawasan Sirkuit Mandalika, serta 9 hektar tanah lainnya yang kini sudah dibangun Hotel Pullman,Hotel Latulip dan Hotel Paramon. Meskipun Umar telah memberikan dukungan terhadap program pemerintah, hingga kini pembayaran atas tanah-tanah tersebut belum juga diselesaikan.
Selain itu, di kawasan Mandalika juga terdapat tanah milik Umar yang saat ini dijadikan lokasi SPBU. Tanah tersebut awalnya dijanjikan akan ditukar guling oleh Pemerintah Daerah Lombok Tengah, namun hingga kini janji tersebut belum terealisasi dan hanya menjadi omong kosong.
Untuk menghadapi permasalahan ini, Umar telah meminta pendampingan hukum dari PT Berita Istana Negara. Dedy Afriandi Nusbar, SH, selaku pimpinan kantor hukum tersebut, dibantu oleh Warsito sebagai direktur utama PT BIN, serta tokoh Lombok Barat Hamjad Nahwie, akan membantu Umar dalam memperjuangkan haknya.
Kisah ini menambah daftar panjang masalah yang terjadi di kawasan Sirkuit Mandalika, yang meski telah menjadi sorotan dunia, masih diwarnai dengan permasalahan lahan yang belum tuntas. Masyarakat berharap agar pemerintah segera menyelesaikan masalah ini dan memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang dirugikan.(Arw)
