Pasuruan, 20 Juni 2024 (BIN) – Pelanggaran Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) No 11 Tahun 2024 terjadi di Dusun Kajang, Desa Kepulungan, Kecamatan Gempol, dengan kavling tanah yang telah dibangun beberapa rumah.
Novi, pengembang perumahan terkait, mengklaim bahwa semua administrasi dari tingkat dusun hingga desa sudah beres dan lunas. Namun, pernyataan ini dibantah oleh Kepala Desa, Didik. Didik menjelaskan bahwa tidak pernah ada pengurusan administrasi peralihan hak, akta jual beli (AJB), atau transaksi jual beli dari pemilik tanah kepada Novi yang diketahui oleh desa. “Yang ada hanya kerjasama atau perjanjian pribadi antara pemilik tanah dan Novi tanpa pengurusan administrasi tanah di desa atas objek tanah tersebut,” kata Didik. Proses transaksi hanya melibatkan Kepala Dusun (Kasun) dan perangkat desa.
Novi mengirim pesan melalui WhatsApp pada 10 Juni 2024 sekitar pukul 19:42 WIB, menyatakan, “Tolong jangan dilaporkan, seandainya nutup saya kasih berapa, itupun kalau bapak mau. Biasanya kalau ada wartawan di lapangan saya kasih 300 ribu, kalau jenengan mau 1 juta Monggo, bisa saya transfer kalau jenengan berkenan.”
Beberapa warga mengeluhkan kebijakan Pemerintah Desa (Pemdes) dan Kasun terkait hal ini. Mereka meminta agar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menyelidiki dan menindak oknum-oknum yang terlibat dalam proyek pembangunan di atas lahan hijau yang melanggar Permen ATR No 11 Tahun 2024. “Kami berharap ada tindakan tegas agar kejadian serupa tidak terulang dan penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, menjaga kepentingan umum serta tata ruang wilayah yang telah diatur,” ungkap salah satu warga.
Masyarakat berharap aparat penegak hukum menindak tegas pelanggaran ini demi menjaga tata ruang wilayah dan kepentingan umum. (Ardhi)
