Kabupaten Semarang – Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, menjadi sorotan setelah tidak menghadiri kegiatan Retreat Akademi Militer (Akmil) di Magelang, yang merupakan agenda kepemerintahan penting. Meskipun diundang secara resmi, Ngesti bersama sejumlah kepala daerah dari PDI Perjuangan absen dalam acara tersebut.
Berdasarkan informasi yang beredar, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan ke Magelang melalui surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025.
Surat tersebut dikeluarkan menyusul perkembangan politik nasional, khususnya setelah Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menghadapi kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam instruksi itu, Megawati menegaskan bahwa seluruh kebijakan dan arahan partai berada di bawah kendali ketua umum. Oleh karena itu, kepala daerah dari PDI Perjuangan diperintahkan untuk:
- Menunda perjalanan ke Magelang untuk mengikuti Retreat Akmil pada 21-28 Februari 2025. Jika sudah dalam perjalanan, mereka diminta berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
- Tetap dalam komunikasi aktif dan siaga untuk arahan dari partai.
Berdasarkan laporan wartawan di Magelang, sejumlah kepala daerah dari PDI Perjuangan tidak menghadiri kegiatan di Akmil dan malah berkumpul di D’Veranda Kafe, Jalan Sutopo, Magelang, pada Sabtu siang, 22 Februari 2025. Berikut daftar kepala daerah yang tidak hadir:
- Pramono Anung (Gubernur DKI Jakarta)
- I Wayan Koster (Gubernur Bali)
- Agustina Wilujeng (Wali Kota Semarang)
- Sadewo Tri Lastiono (Bupati Banyumas)
- Dion Agasi Setiabudi (Wakil Bupati Purworejo)
- Afif Nurhidayat (Bupati Wonosobo)
- Grengseng Pamuji (Bupati Magelang)
- Hamenang Wajar Ismoyo (Bupati Klaten)
- Etik Suryani (Bupati Sukoharjo)
- Setyo Sukarno (Bupati Wonogiri)
- Rober Christanto (Bupati Karanganyar)
- Bellinda Putri Sabrina Birton (Wakil Bupati Kudus)
- Witiarso Utomo (Bupati Jepara)
- Esti’anah (Bupati Demak)
- Ngesti Nugraha (Bupati Semarang)
- Agus Setiawan (Bupati Temanggung)
- Dyah Kartika Permanasari (Bupati Kendal)
- Paramita Widya Kusuma (Bupati Brebes)
- Damar Prasetyono (Wali Kota Magelang)
- Achmad Afzan Djunaid (Wali Kota Pekalongan)
- Iswar Aminuddin (Wakil Wali Kota Semarang)
- Imron Rosyadi (Bupati Cirebon)
- Tri Adhianto Tjahyono (Wali Kota Bekasi)
- Ade Kuswara Kunang (Bupati Bekasi)
- Citra Pitriyami (Bupati Pangandaran)
- Endah Kuntariningsih (Bupati Gunungkidul)
- Hasto Wardoyo (Wali Kota Yogyakarta)
- Harda Kiswaya (Bupati Sleman)
- Masinton Pasaribu (Bupati Tapanuli Tengah)
- Lis Darmansyah (Wali Kota Tanjungpinang)
- Agustina Wilujeng Pramestuti (Wali Kota Semarang)
Menanggapi absennya para kepala daerah dari agenda Retreat Akmil Magelang, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, menegaskan bahwa acara tersebut merupakan bagian dari kepemerintahan, bukan agenda politik.
“Ini urusan pemerintahan. Kepala daerah yang diundang oleh presiden seharusnya hadir, karena mereka dipilih oleh rakyat untuk kepentingan bangsa dan negara,” ujar Jokowi.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengkritik alasan retret yang digunakan sebagai dasar ketidakhadiran kepala daerah.
“Kepala daerah yang sudah dilantik memiliki ikatan struktural dengan pemerintah pusat, bukan lagi dengan partai politik pengusungnya. Mereka harus patuh kepada aturan pemerintahan yang berlaku,” tegas Dedi.
Presiden Prabowo Subianto juga memberikan peringatan keras terkait ketidakhadiran kepala daerah dalam acara penting ini. Dalam pernyataannya di hadapan publik, ia menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan mentoleransi ketidakpatuhan terhadap agenda kenegaraan.
“Saya sudah beri peringatan berkali-kali. Siapa yang bandel, siapa yang tidak mau mengikuti arus besar pemerintah yang bersih, mereka akan ditindak. Kepala daerah harus berani berdiri bersama pemerintah dalam Kabinet Merah Putih,” ujar Prabowo dengan tegas.
Pada Minggu, 23 Februari 2025, dalam acara konsolidasi kepala daerah Jawa Tengah yang dipimpin oleh Gubernur Ahmad Luthfi, Bupati Semarang Ngesti Nugraha tidak terlihat di dalam ruangan. Ketidakhadirannya menimbulkan pertanyaan besar tentang sikapnya dalam menyikapi perintah dari Presiden.
Ketidakhadiran sejumlah kepala daerah dalam acara Retreat Akmil Magelang menjadi perhatian publik. Masyarakat kini menunggu langkah tegas dari pemerintah terhadap kepala daerah yang tidak mematuhi instruksi presiden. Apakah akan ada sanksi bagi mereka?
Berita ini akan terus dikembangkan seiring perkembangan situasi di lapangan.
(Redaksi – Tim)
