Pasuruan, 21 September 2024 – Pemilihan Bupati (Pilbup) Pasuruan 2024 segera diselenggarakan, menyusul rampungnya Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 beberapa bulan lalu. Namun, di tengah persiapan pemilukada, beberapa anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Pasuruan mengeluhkan keterlambatan pembayaran gaji.
Salah satu anggota PPS di Kecamatan Bangil, Jumat (20/09/2024), menyatakan bahwa mereka baru menerima gaji bulan Juli pada pertengahan September, sementara gaji bulan Agustus belum cair.
“Kami belum terima gaji Agustus, sudah dua bulan menunggu dan belum ada kepastian kapan cair. Ini sangat berat, terutama bagi kami yang kondisi keuangannya terbatas,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan bahwa menurut informasi yang didapat, gaji tidak bisa dicairkan hingga seluruh PPS di kecamatan tersebut menyelesaikan tugasnya. Hal ini dinilai memberatkan bagi anggota PPS yang sudah menyelesaikan pekerjaan mereka.
Terpisah, Ketua KPU Kabupaten Pasuruan, Ainul Yakin, menjelaskan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan kesekretariatan untuk mengetahui penyebab keterlambatan pembayaran honor bagi anggota PPK dan PPS di Kecamatan Bangil.
“Saya akan koordinasi dengan kesekretariatan untuk mengetahui apa yang menjadi kendala. KPU tidak akan menunda hak para badan adhoc, selama kewajiban mereka, termasuk penyelesaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ), telah terpenuhi. Bahkan di bulan Agustus, beberapa kecamatan sudah menerima honor karena SPJ mereka diselesaikan dengan baik dan tepat waktu,” jelas Ainul Yakin.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa KPU terus memberikan sosialisasi kepada PPK agar segera menyampaikan kendala di masing-masing kecamatan. Jika diperlukan, KPU akan melakukan monitoring untuk memastikan penyusunan SPJ berjalan sesuai prosedur.
“Kami siap mengevaluasi dan memonitor jika diperlukan agar semua proses berjalan lancar,” tambahnya.
(Ard – BIN)
