Demak – Kasus dugaan mark up anggaran dana desa di Desa Karangasem, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, mencuat dan menjadi perhatian masyarakat. Beberapa proyek yang dibiayai dari dana desa sebesar Rp1,2 miliar dikabarkan tidak sesuai dengan spesifikasi dan kualitas yang diharapkan.
Joko Legowo, selaku pihak yang berwenang, ketika dimintai keterangan belum memberikan tanggapan pasti. Ia mengklaim bahwa tidak ada indikasi mark up dalam pengelolaan dana desa. Namun, warga merasa bahwa proyek yang dikerjakan tidak mencerminkan penggunaan anggaran secara efisien dan memadai.
Salah satu warga, AL, mengungkapkan keinginannya agar pengelolaan dana desa dilakukan dengan lebih transparan. “Kami meminta adanya keterbukaan informasi mengenai penggunaan dana desa. Proyek-proyek di desa ini seharusnya dikelola dengan lebih baik dan sesuai kebutuhan warga,” ujarnya.
Selain itu, warga juga mengeluhkan kedisiplinan kepala desa yang sering masuk kantor pada pukul 11 siang atau bahkan tidak hadir sama sekali, sehingga warga kesulitan untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung.
Eko Prayitno, seorang pengawas kebijakan publik, turut memberikan sorotan terhadap hal ini. Menurutnya, transparansi dalam pengelolaan dana desa sangat penting untuk memastikan dana tersebut digunakan tepat sasaran dan berdampak positif bagi masyarakat desa.
Kasus ini menjadi sorotan publik, dan warga berharap adanya langkah tegas dari pihak terkait untuk memastikan bahwa dana desa dikelola dengan transparan dan bertanggung jawab.(ALX)
