Bogor – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin sidang perdana Dewan Pertahanan Nasional (DPN) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 7 Februari 2025. Sidang ini menandai operasionalisasi DPN setelah resmi dibentuk pada tahun 2024.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya pertahanan nasional bagi suatu negara dan menekankan bahwa perlindungan terhadap rakyat merupakan tujuan nasional Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Beliau menyatakan, “Asas pertama adalah asas perlindungan, artinya asas pertahanan.”
Presiden juga menggarisbawahi bahwa pembentukan DPN telah diamanatkan sejak lama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, khususnya Pasal 15 yang mengatur pembentukan Dewan Pertahanan Nasional. Namun, Indonesia baru mewujudkannya sekarang melalui Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024.
Ketua Harian DPN, Sjafrie Sjamsoeddin, melaporkan bahwa dengan adanya Dewan Pertahanan Nasional, lembaga ini dapat memberikan usulan solusi kebijakan dan tindakan strategis kepada Presiden Republik Indonesia.
Sidang perdana ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta beberapa menteri koordinator dan menteri terkait.
Pembentukan DPN diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan efektivitas kebijakan pertahanan nasional Indonesia dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.
