Klaten – Setelah viralnya di berbagai media online dan TikTok Mata Jateng, dugaan Mark up anggaran Dana Desa di Desa Kraguman, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, pemerintah desa langsung menggelar rapat mendadak pada Jumat malam, 20 Desember 2024. Keesokan harinya, Sabtu, 21 Desember 2024, pemerintah desa terlihat panik akibat dugaan kebobrokan mereka terbongkar. Yuli, Kasi Pemerintahan Desa Kraguman, bahkan mendatangi warga dan ketua RT untuk menyatakan bahwa berita tersebut adalah hoaks, dengan tujuan menenangkan masyarakat.
Namun, beberapa tokoh masyarakat menyatakan kepada awak media PT Berita Istana Negara bahwa intimidasi dari pemerintah desa tidak memengaruhi mereka karena kejadian yang dilaporkan merupakan fakta. Salah satu isu yang turut mencuat adalah proses tukar guling tanah kavling tempel yang sudah berjalan puluhan tahun namun belum selesai. Warga mengeluhkan, meski telah membayar Rp 3,2 juta untuk proses tersebut, sertifikat tanah hingga kini belum diterbitkan.
Selain itu, ada juga laporan mengenai penyalahgunaan kios pasar. Warga yang telah membayar penuh senilai Rp 3,2 juta selama lima tahun mempertanyakan ke mana uang mereka mengalir, karena hingga kini kios tersebut belum memiliki kejelasan status.
Dugaan Penyalahgunaan Tanah Kas Desa
Dugaan pelanggaran lainnya mencakup penyalahgunaan tanah kas desa yang disewakan sejak 2022 dengan tarif Rp 4 juta per tahun. Hasil penyewaan tersebut diduga tidak masuk ke kas desa, melainkan ke kantong pribadi kepala desa. Selain itu, tanah kas desa yang diperuntukkan untuk pertanian juga diduga dijual tanah urugnya dengan nilai mencapai Rp 35 juta.
Parahnya, jalan desa buntu atau jalan pertanian dilaporkan telah diambil tanahnya menggunakan alat berat dan hasilnya dijual. Sejumlah proyek pembangunan yang menggunakan Dana Desa pada periode 2019 hingga 2024 juga diduga mengalami mark-up anggaran.
Desakan Warga dan Tindakan Hukum
Warga berharap kasus ini dapat diselesaikan dengan transparansi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Mereka juga menyoroti pembangunan ruko di timur SPBU Kraguman yang dianggap tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan kualitas pengerjaannya buruk.
PT Berita Istana Negara melalui Direktur Utamanya, Warsito, menyatakan akan melaporkan dugaan korupsi ini ke Polda Jawa Tengah. “Kami telah mengumpulkan bukti-bukti dan kesaksian untuk memperkuat laporan ini. Pemberantasan korupsi adalah komitmen utama Presiden Prabowo Subianto, dan kami akan memastikan kasus ini diusut hingga tuntas,” ujar Warsito.
Tanggapan Pemerintah Desa
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Kraguman, Sunaryo, belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan ini. Masyarakat Desa Kraguman mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak tegas demi menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.
Kasus ini menjadi ujian besar bagi aparat penegak hukum untuk menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi. Langkah hukum yang dilakukan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan menjadi peringatan bagi kepala desa lainnya di seluruh Indonesia.
Laporan: PT Berita Istana Negara
