Demak – Presiden Jokowi telah menggelontorkan dana desa dalam jumlah yang tidak sedikit, namun di balik itu, ribuan kepala desa malah terseret kasus hukum. Kini, kembali mencuat dugaan mark up anggaran dana desa yang menjadi sorotan. Proyek-proyek di Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, seperti pembangunan talud, pengerasan jalan, dan proyek lainnya diduga tidak sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan.
Beberapa warga setempat mengungkapkan adanya ketidaktransparanan dalam pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa. Mereka mengaku bahwa pemerintah desa tidak menjelaskan penggunaan anggaran secara terbuka, sehingga memunculkan kecurigaan terhadap adanya penyelewengan dana desa.
“Kami meminta agar pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan. Dana desa bukan milik pemerintah desa saja, melainkan milik seluruh masyarakat, jadi harus dibuka secara jelas,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Ketua LSM Indonesia Maju, Guntur Adi Pradana, SH., MH., menyatakan akan berupaya keras untuk mengusut dugaan adanya mark-up dalam penggunaan dana desa. Dalam keterangannya, Guntur Adi Pradana menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa yang merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Menurut Guntur, dugaan mark-up tersebut telah mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik. “Kami tidak akan tinggal diam. Kami akan memastikan bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, LSM Indonesia Maju akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan mark-up ini. Guntur juga mengimbau masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi penggunaan dana desa agar setiap rupiah yang dianggarkan dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Guntur menambahkan bahwa LSM Indonesia Maju akan terus berkomitmen untuk mendorong transparansi dalam setiap aspek pengelolaan dana publik, khususnya yang berkaitan dengan dana desa. “Kita harus memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan peruntukannya dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” pungkasnya.
Terkait dugaan ini, beberapa kali awak media Berita Istana mencoba menghubungi Musthona, Kepala Desa Wonosalam, untuk dimintai konfirmasi. Namun, hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan apapun terkait tuduhan yang dilontarkan warga.
Kasus ini memicu keresahan di kalangan masyarakat, yang berharap agar pengelolaan dana desa ke depannya bisa lebih terbuka dan diawasi dengan ketat, sehingga dana tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi segelintir pihak.(BiN)
