Sumenep: Sejumlah elemen masyarakat, aktivis, dan LSM di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, mempertanyakan keberadaan proyek jembatan di Desa Moncek Barat, Kecamatan Lenteng, yang diduga melanggar aturan. Proyek ini menimbulkan kecurigaan terkait ketidakberesan dalam pelaksanaannya, terutama karena tidak adanya papan nama proyek.
Ketidakhadiran papan nama proyek tersebut jelas menyalahi aturan yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 serta Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012. Peraturan tersebut mengharuskan setiap proyek fisik yang didanai negara untuk memasang papan nama sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kepada publik, mengingat dana yang digunakan berasal dari uang rakyat.
Menurut seorang wartawan Media Istana Negara, “Papan nama proyek harusnya memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan, nilai kontrak, dan jangka waktu pekerjaan. Sayangnya, tidak ada papan nama yang terpasang di proyek ini,” ujarnya pada Selasa, 3 September 2024.
Proyek jembatan yang disebut sebagai “proyek siluman” ini diduga dikerjakan asal-asalan oleh Pemerintah Desa Moncek Barat. Tidak jelas siapa pelaksana proyek tersebut, siapa konsultan pengawasnya, atau rincian kontrak dan jangka waktu pelaksanaannya, sehingga sulit bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan.
Dari pantauan tim Media Istana Negara di lapangan, ditemukan berbagai kejanggalan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Penataan batu terlihat sembarangan, dan campuran material yang digunakan diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan. Beberapa bagian proyek bahkan tampak amburadul.
Ketika awak media dan LSM mencoba mengonfirmasi hal tersebut ke balai desa, kepala desa tidak berada di tempat. Hingga berita ini dipublikasikan, papan nama proyek belum juga terpasang, padahal pemasangan papan nama seharusnya dilakukan sejak awal pelaksanaan proyek sebagai wujud transparansi.
Salah seorang warga Desa Moncek Barat yang diwawancarai mengaku takut memberikan keterangan lebih lanjut. “Saya takut, Pak. Yang jelas, proyek ini dikerjakan oleh desa,” ungkapnya singkat, dengan syarat identitasnya dirahasiakan.
Terkait dugaan ketidakberesan ini, aktivis dan LSM berkomitmen untuk terus mengawal proyek yang mereka curigai sebagai proyek fiktif dan mendesak pihak terkait untuk memberikan klarifikasi serta bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek tersebut.
(BD)
