TULUNGAGUNG – Sejumlah Kepala Desa (Kades) di wilayah Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, mengaku resah akibat dugaan aksi pemerasan oleh oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Oknum tersebut diduga mencatut nama lembaga yang mirip dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan audit, yang akhirnya meminta uang dari Pemerintah Desa (Pemdes).
Kepala Desa Jarakan, Kecamatan Gondang, Suad Bagyo, S.H., mengungkapkan keresahan ini dalam pernyataan resminya yang diterima media online nasional mattanews.co pada Jumat (6/9/2024).
Menurut Suad, beberapa Kades dari Desa Notorejo dan Bendungan di wilayah Kecamatan Gondang merasa khawatir dengan ulah oknum tersebut. Desa Bolorejo yang berada di Kecamatan Kauman juga turut menjadi sasaran. “Beberapa desa yang resah itu adalah Notorejo, Bendungan, dan Bolorejo,” jelas Suad, yang lebih akrab disapa Mbah Jarakan.
Ia menambahkan bahwa oknum LSM tersebut berencana mengunjungi Pemdes Notorejo dengan dalih melakukan program audit eksternal. Audit tersebut mencakup pengawasan terhadap TPK, PK, dan PA (tanpa penjelasan detail singkatan). Namun, alih-alih melaksanakan audit secara profesional, oknum tersebut justru meminta uang untuk keperluan operasional.
“Mereka meminta bantuan untuk jamuan operasional, dan mengaku sebagai perwakilan dari DPD Jawa Timur serta mitra resmi,” ujar Mbah Jarakan. “Anehnya, jika mereka diberi uang operasional, audit tersebut tidak akan dilakukan dengan serius.”
Mbah Jarakan juga mengungkapkan bahwa oknum LSM ini mengklaim programnya bekerja sama dengan Polda dan Kejaksaan Jawa Timur. Bahkan, dalam pesan WhatsApp yang diterima, mereka meminta Pemdes menyiapkan dana sebesar 500 ribu rupiah yang harus ditransfer dengan alasan kesibukan mereka sehingga tidak bisa datang langsung ke desa.
Atas kejadian ini, pihak Kades yang terlibat sudah melaporkan dugaan pemerasan tersebut kepada Polsek Gondang. Kepolisian setempat pun telah mengimbau para Kades untuk tidak memenuhi permintaan oknum LSM tersebut.
Hingga berita ini dirilis, pihak dari oknum LSM yang disebut KPK Nasional belum memberikan konfirmasi resmi terkait tuduhan tersebut. (*)
