Batang – Kapolres Batang, AKBP Nur Cahyo Ari Prasetyo, sepertinya alergi dengan wartawan. Hal ini terbukti saat Vio Sari, Kepala Perwakilan (Kaperwil) Berita Istana Jawa Tengah, berusaha melakukan konfirmasi terkait dugaan korupsi Dana Desa dalam pengadaan fingerprint sebesar Rp 1,5 miliar dan iuran Rp 1,2 juta per desa se-Kabupaten Batang yang diduga melibatkan oknum anggota Polres Batang.
Upaya konfirmasi yang dilakukan oleh Vio Sari mengalami hambatan yang cukup berarti Kapolres Batang Langsug memblokir no WhatsApp,namun setelah di wa Menggunakan nomer satunya centang dua. Kapolres Batang AKBP Nur Cahyo Ari Prasetyo tampaknya enggan memberikan klarifikasi maupun tanggapan resmi terkait kasus tersebut. Padahal, dugaan korupsi ini telah menjadi perhatian publik dan memicu keresahan di kalangan masyarakat Batang.
Kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya penyalahgunaan dana desa dalam pengadaan alat fingerprint di seluruh desa se-Kabupaten Batang. Selain itu, terdapat pula dugaan adanya iuran sebesar Rp 1,2 juta per desa yang tidak jelas peruntukannya. Masyarakat menduga, ada oknum anggota Polres Batang yang terlibat dalam praktek korupsi ini.
Vio Sari, dalam kapasitasnya sebagai jurnalis, merasa penting untuk mendapatkan konfirmasi langsung dari pihak berwenang guna memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Namun, niat baiknya tersebut tampaknya tidak disambut dengan baik oleh Kapolres Batang. Beberapa kali upaya konfirmasi dilakukan, baik melalui telepon, pesan singkat, maupun kunjungan langsung ke kantor Polres Batang, namun semua usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
Sikap Kapolres yang terkesan menghindar ini tentu menimbulkan pertanyaan di kalangan wartawan dan masyarakat. Sebagai pemimpin kepolisian di wilayah Batang, seharusnya AKBP Nur Cahyo Ari Prasetyo bersikap terbuka dan transparan dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anggotanya, terutama yang berkaitan dengan dugaan korupsi.
Dugaan korupsi Dana Desa dan iuran desa ini bukan hanya mencoreng nama baik institusi Polres Batang, tetapi juga menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan desa, diduga diselewengkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Kasus ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi aparat penegak hukum. Proses penyelidikan yang transparan dan akuntabel harus segera dilakukan untuk mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan bagi masyarakat. Wartawan sebagai pilar keempat demokrasi berperan penting dalam mengawal proses ini dengan memberikan informasi yang objektif dan mendalam.
Sikap alergi terhadap wartawan hanya akan memperburuk citra kepolisian di mata masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan Kapolres Batang AKBP Nur Cahyo Ari Prasetyo dapat segera memberikan klarifikasi dan bekerjasama dengan wartawan dalam mengungkap kasus dugaan korupsi Dana Desa ini. Masyarakat Batang berhak mendapatkan informasi yang transparan dan keadilan dalam penanganan kasus ini.(Tim)
