Berlin, 28 Juni 2024 – Jerman menilai bahwa rencana Otonomi Maroko merupakan dasar yang sangat baik untuk solusi penyelesaian konflik Sahara Maroko. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri Federal Jerman, Annalena Baerbock, pada hari Jumat di Berlin.
Berbicara pada konferensi pers di akhir sesi pertama Dialog Strategis Bilateral antara Maroko dan Jerman, yang dipimpinnya bersama Menteri Luar Negeri, Kerjasama Afrika, dan Ekspatriat Maroko, Nasser Bourita, Baerbock menyoroti peran inisiatif Otonomi Maroko yang sedang diterapkan oleh negara tersebut.
Baerbock juga menegaskan kembali dukungannya terhadap upaya PBB dalam menemukan solusi politik untuk konflik Sahara.
Pada hari Jumat lalu, Bourita dan Baerbock mengadakan sesi pertama Dialog Strategis Bilateral, sebagai tindak lanjut dari deklarasi bersama yang diadopsi kedua negara saat kunjungan Baerbock ke Maroko pada 25 Agustus 2022.
Sementara itu, dari Jakarta, Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (PERSISMA), Wilson Lalengke, menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh penyelesaian masalah Sahara secepat mungkin. “Hal ini penting agar masyarakat di wilayah konflik dapat hidup nyaman, bebas dari kekhawatiran, dan fokus meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik,” ujarnya.
“Persisma terus mengikuti persoalan di Sahara ini. Bahkan, kami sudah berkunjung ke wilayah Sahara beberapa tahun lalu. Kondisi masyarakat di Sahara sudah mulai membaik, perekonomian berjalan normal, dan aktivitas pemerintahan serta masyarakat umum sudah tertata dengan baik. Namun, karena konflik belum tuntas, masyarakat masih merasa was-was dan belum bisa fokus pada peningkatan kualitas hidup secara maksimal. Di beberapa tempat masih ada posko-posko satuan tentara perdamaian dari PBB yang menjaga wilayah Sahara,” ungkap Wilson Lalengke menanggapi perkembangan terkini terkait masalah Sahara.
Ia juga menambahkan bahwa PBB dapat mendorong semua pihak belajar dari penyelesaian konflik antara Pemerintah Indonesia dengan Aceh belasan tahun lalu. “PBB dapat mendorong semua pihak terkait untuk datang ke Indonesia dan melihat cara kami menyelesaikan konflik Aceh, yang bisa diselesaikan dengan adanya penetapan Daerah Khusus Nanggroe Aceh Darussalam sebagai implementasi otonomi khusus bagi Aceh. Walau masih banyak pekerjaan rumah, pemberian otonomi khusus bagi Aceh telah menghasilkan perdamaian yang relatif stabil dan permanen di wilayah tersebut serta menghindarkan gangguan separatisme,” jelas Presiden Persisma Wilson Lalengke menutup pernyataannya.
