Buleleng – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno angkat bicara mengenai kendala pembayaran hosting fee MotoGP Mandalika 2024. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) dan pemerintah kabupaten/kota di wilayah tersebut mengakui tidak memiliki anggaran untuk membayar hosting fee sebesar Rp 231,29 miliar kepada Dorna Sports, pemegang hak komersial eksklusif MotoGP.
Sandiaga menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dalam penyelenggaraan MotoGP 2024. Saat ini, pihaknya sedang menunggu peluang untuk bekerja sama dengan penyelenggara acara tersebut.
“Ini ditangani oleh InJourney, dan InJourney yang menandatangani kerja sama dengan Dorna. Jika diperlukan kolaborasi dengan Kemenparekraf, kami siap berkolaborasi. Kami menunggu jika ada peluang untuk berkolaborasi, kami siap mengantisipasi,” ujar Sandiaga di Buleleng, Jumat (30/8/2024).
**ITDC Pastikan MotoGP Mandalika Tetap Digelar meski Ada Masalah Hosting Fee**
Sandiaga menegaskan bahwa MotoGP telah menjadi ikon pariwisata di Indonesia. “Bukan hanya NTB yang merasakan dampaknya, tetapi juga seluruh destinasi wisata di Indonesia, termasuk Bali,” jelasnya.
Sebagai informasi, pada MotoGP Mandalika 2022, biaya hosting fee ditanggung oleh pemerintah pusat melalui Kemenparekraf. Sementara itu, pada MotoGP Mandalika 2023, Kemenparekraf membantu membayar hosting fee sebesar Rp 78,8 miliar dalam bentuk belanja iklan Wonderful Indonesia. Namun, biaya hosting fee MotoGP Mandalika 2024 yang harus dibayarkan kepada Dorna Sports meningkat drastis hingga mencapai Rp 231,29 miliar.
Sebelumnya, Asisten III Setda NTB, Wirawan Ahmad, menyampaikan bahwa Pemprov NTB maupun pemerintah kabupaten/kota lainnya tidak memiliki anggaran untuk membayar hosting fee MotoGP Mandalika 2024. “Kami tidak mengalokasikan anggaran itu dalam APBD 2024,” kata Wirawan.
Wirawan juga mengungkapkan bahwa Pemprov NTB telah mengajukan ketidaksanggupan membayar hosting fee MotoGP 2024 kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurutnya, APBD NTB 2024 dirancang untuk lebih fokus membiayai Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumatera Utara 2024 serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
“Kami berharap Kemendagri bisa memahami situasi ini dan membicarakannya lebih lanjut di tingkat kementerian dan lembaga terkait ketidaksanggupan membayar hosting fee,” imbuhnya.
Wirawan berharap Pemprov NTB bisa mengalokasikan anggaran hosting fee untuk MotoGP Mandalika 2025. “Untuk MotoGP 2025, kami harap ada alokasi dari DAK, DAU earmarked, serta dana insentif yang dapat digunakan untuk membayar hosting fee,” tandasnya.(BiN)
