Kampar | Diduga pelaksanaan pembangunan penahan longsor ruas jalan Marpoyan-MA. Muara lembu- batas Propinsi Sumbar, sumber anggaran APBN tahun 2022 sangat memperhatikan karena masih terlihat dititik yang telah dilakukan pengerjaan asal ada bekas pengerjaan setelah itu ditinggal begitu saja.
Pelaksanaan tersebut
Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau Satker Pelaksanaan Jalan Nasional wilayah II Provinsi Riau
Paket : Penanganan Longsor Ruas Marpoyan – MA. Lumbu- Bts Propinsi Riau Sumber :APBN Sumber dana Tahun Anggaran: 2022
Nilai Kontrak : Rp. 15.599.955.000,- waktu Pelaksanaan : 240 Hari Kalender
Waktu pemeliharaan: 365 Hari kalender
Kontraktor Pelaksana : PT. Melayu Riau
Konsultan/Supervisi PT. VIrma Karya Persero PT. Exx Gamindo Perkas Jalan Lipat Kain PT. Parma Karya Mandiri (KSO) Read
Berdasarkan pantauan awak media Berita Istana yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Kampar terlihat sepanjang jalan tersebut banyak titik yang harus dikerjakan yang sudah lama dipasang police Line namun belum tersentuh atau dikerjakan dan ada juga yang sudah mulai dikerjakan tetapi terpantau ditinggal begitu saja. 06/12/2023.
Salah seorang masyarakat yang bertempat tinggal di lokasi tersebut menyampaikan bahwa ” pembangunan tersebut modus saja untuk menghamburkan uang Negara sekalipun keseriusan Presiden Jokowi Widodo untuk membangun infrastruktur di seluruh wilayah Indonesian antusias demi meningkatkan perekonomian rakyat, memperlancar angkutan umum tetapi para oknum yang ingin mencuri uang Negara demi memperkaya dirinya sendiri dengan cara cara yang licik maka mereka bekerja dengan tidak serius, mungkin saja mereka itu menunggu anggaran tahun 2024 lagi agar anggaran yang sedang bergulir ini lenyap begitu saja sebut warga tersebut dengan meminta dirasakan namanya.
Saat dikonfirmasi kepada rekanan pelaksanaan pembangunan tersebut dengan pengawas lapangannya tak bisa memberikan keterangan, namun memblokir nomor wartawan istnananegara.co.id.
Ditempat terpisah dewan pengawas DPP Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Independen Penampung Aspirasi Masyarakat DPP-LSM-FIPAM, Asafati, S.E menurutnya masyarakat dan para aktivis dan juga para media harus terus pantau pembangunan tersebut dan berani viralkan bila ada dugaan kejanggalan karena sistem negara kita saat ini, viral dulu baru mereka serius bekerja kalau tidak mereka santai santai saja. Ungkapnya.
Masyarakat tidak boleh berdiam diri harus berani ungkap fakta fakta yang terlihat di lapangan ketika anggaran sudah diketahui ada, supaya pengawas dari pihak terkait tidak king kali kong kepada para rekanan yang melaksanakan kegiatan tersebut, tutur Fati.
Awak media lagi berusaha konfirmasi kepada kepala balai dan PPK untuk berita selanjutnya.
(Arga)
