PT. BERITA ISTANA NEGARA

PJ Bupati Aceh Timur Diminta Periksa Menajemen PDAM yang Diduga Bermasalah

Berita Istana - Jumat, 14 April 2023 10:47

Aceh Timur – PDAM Aceh timur didera permasalahan yang berkepanjangan serta ketimpangan sosial serta dugaan arogansi kekuasaan. Jum,at 14/04/2023

Banyak ketimpangan sosial terjadi selama ini.
Belum lagi selesai persoalan dugaan pengutipan uang pada paket bantuan pemasangan gratis untuk masyarakat miskin di beberapa desa dalam kecamatan rantau Perlak. Yang sekarang dalam perkara menunggu sidang di Kejati Aceh. Kini mulai ada tanda tanda dan di duga ada permasalahan dengan pemasangan MBR ( Masyarakat Berpenghasilan Rendah).

Dugaan ada pemasangan pipa non standar. Juga paket MBR ini dikelola karyawan pensiunan yang di kontrak ulang.

Sebagai mana di beritakan kemaren. dana pensiun 13 orang karyawan perusahaan rugi, padahal tidak ada kerugian jika dilihat dari Penerimaan Perusahaan selama 2022.

“Selalu di laporkan rugi, padahal bila lihat dari jurnal keuangan tahun 2022, penerimaan penjualan air dan pemasangan SR (Sambungan Rumah) capai rp 17 milyar lebih pertahun, ungkap sumber berita.

Jika dirinci tuk tahun 2021 penerimaan sekitar 13 Milyar lebih, harusnya bisa di bayar semua operasional itu, kemana kelebihan uang perusahaan ini yang menjadi tanda tanya seluruh Karyawan. ketus nya.

Ia merincikan, katakanlah jumlah penerimaan air saja rp 1,3 milyar per bulan, itu belum dari pemasukan pemasangan baru, jadi tetap ada anggaran untuk membayar dana pensiun karyawan setelah di hitung biaya operasional lainnya.

Bila di asumsikan pengeluaran, hanya Rp 1 milyar per bulan untuk belanja tawas 20 ton/ OP lebih kurang 128 juta, beban listrik 280 juta, bayar gaji karyawan, kontrak dan tenaga kontrak lepas sebanyak 450 juta dan bayar sewa 2 unit mobil(mobil direktur) lebih kurang 10 juta sebutnya.

Persoalan sekarang tambah rumit bang. Menejemen agak rancu. Gitu keluh kesah beberapa karyawan PDAM yang tidak mau di sebutkan namanya.kami kepingin bapak PJ Bupati dan aph memeriksa keuangan PDAM. Terutama jurnal utama kas PDAM.yaitu : JPK > Jurnal Pemasukan kas. Yaitu pemasukan uang ke rekening PDAM. Baik dari penjualan rekening air. Maupun dari non air. Gitu juga dengan JBK>Jurnal Bayar Kas.

Kalau JPK dan JBK di periksa.maka akan terkuak misteri manajemen PDAM selama ini. Coba bayangkan bang. Era direktur lama JPK PDAM hanya sekitar 700. Juta perbulan. Semua operasional berupa pembelian tawas. Gaji karyawan termasuk gaji 13 lancar. Dapema Perpamsi lancar serta iuran BPJS lunas serta Rab perbaikan dapat di selesaikan dengan lancar.

Nah sekarang. Seiring bertambahnya pelanggan. Juga kenaikkan tarif 10% maka otomatis JPK PDAM bertambah. Dan JPK sekarang mencapai lebih kurang 1.3. s/d 1.4 milyar perbulan. Yang ironisnya dengan JPK yang tinggi namun ada pos pembayaran yang menunggak. Malahan dugaan tunggakan seperti iuran Dapema Perpamsi menunggak Lebih kurang 3 milyar lebih. Gitu juga pajak PPN juga menunggak. BPJS serta Rab perbaikan di beberapa cabang dan IKK banyak yang belum terbayar.

Sedangkan di segi peraturan. Direktur membuat peraturan. Namun dia sendiri yang di duga melanggarnya. Seperti untuk menduduki jabatan Kabag. Minimal berpendidikan D.3 atau S.I serta pernah menduduki kasubbag. Namun nyata nya sampai sekarang seperti Kabag tehnik hanya tamatan SMA serta tidak pernah menduduki posisi kasubbag.

Demikian juga jabatan kaur. Minimal Berpendidikan D.3 dan pernah menduduki jabatan ka unit. Tapi diduga ada kaur tehnik yang baru diangkat 100% ( II.a) sudah menduduki jabatan kaur.

Selama beberapa tahun ini Banyak kejanggalan dan keganjilan terjadi di tubuh PDAM.

Pada awal tahun 2020 juga diduga kepala PDAM ada indikasi melakukan dugaan keterlibatan penyalahgunaan wewenang. Dimana hasil pemeriksaan inspektorat terbukti bersalah dan . Dan di suruh pengambilan uang hasil konspirasi yang mencapai ratusan juta rupiah. Setelah pengembalian kerugian PDAM yang bersangkutan tampa proses hukum lanjutan.

Begitu juga sejak direktur ini . Di duga ada dua mobil pribadinya yang di sewakan ke kantor PDAM. Padahal di PDAM telah ada dua mobil operasional yang telah di beli oleh direktur sebelum nya . Yang perlu kami tanyakan. Apakah ini di bolehkan??

PJ Bupati harus bertindak untuk audit dan memeriksa keuangan PDAM. Kenapa pemasukan PDAM hasil penambahan jaringan dan penambahan pelanggan serta hasil kenaikan harga tarif air, JPK PDAM sudah mencapai 1.4 milyar. Namun banyak terlilit utang. Diantaranya diduga menunggak iuran Perpamsi mencapai 3 milyar lebih,. Iuran BPJS. Utang dugaan dalam pembelian tawas. Pajak, uang perbaikan lapangan ( RAB) Perbaikan yang mencapai belasan juta di berbagai cabang dan IKK. Seperti cabang Lhok Nibong. Cabang peureulak. RT peureulak serta IKK bayeun.

Kami selaku karyawan kecil mohon kepada bapak PJ Bupati ataupun aparat penegak hukum agar mau memeriksa dua item tersebut. Yaitu JPK dan JBK. Kalau itu bisa di telusuri. Insya Allah semuanya akan terkuak. Kemana selama ini uang milyaran namun gak sanggup membayar iuran tersebut di atas. Dan ada hal yang sangat tidak masuk akal. Ujar karyawan PDAM yang tidak mau disebutkan namanya.

Malahan beberapa waktu yang lau. Ada statement direktur di media. bahwa PDAM Aceh timur merugi 3 milyar lebih pada tahun 2021 serta di tahun 2022 kerugian bertambah mencapai Lebih kurang 5 milyar. Sungguh sangat ironi PDAM Aceh timur berturut turut merugi sampai 5 milyaran. Selama ini Padahal JPK mencapai satu milyar setengah per bulan .

Kalau bupati tidak memeriksa dan meng audit pdam. Maka akan kami laporkan ke BPKP dan KPK ujar karyawan lainnya.

Begitu banyak persoalan PDAM selama ini. Malah kami mendengar informasi Dia akan habis masa kerja kontrak bulan April 2023. Namun Dia berambisi dan ngotot mau maju satu periode lagi Yaitu ingin menjadi penguasa PDAM Aceh timur yang ke dua kalinya.

Nah apakah tidak ada pemuda ataupun karyawan PDAM Aceh timur yang lebih layak memimpin PDAM Aceh timur dari pada harus di berikan dua periode kepada oknum yang telah merusak citra PDAM Aceh Timur ini.tutupnya.

Berita Terkait

Komentar