PT. BERITA ISTANA NEGARA

Proyek Paving dan Talud di Desa Poleng Gesi Diduga Mark Up Anggaran

Berita Istana - Senin, 10 Juli 2023 12:14

SRAGEN – Warga masyarakat Indonesia mendukung penuh program Presiden Joko Widodo. Salah satunya ialah program Presiden Jokowi tentang anggaran dana desa (DD), Presiden Joko Widodo pernah menegaskan akan ikut mengawasi semua pungutan mark up /korupsi utamanya adalah anggaran dana desa tak peduli berapa besar nominalnya. Praktek penggelembungan anggaran masih saja dilanggengkan di negeri ini. Padahal mark up jelas-jelas merupakan modus laten korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Pejabat pemerintah sepertinya tidak pernah mau belajar dari kesalahan pengelolaan anggaran masa lalu.

Yang lebih mengejutkan lagi tim Istana Negara menemukan dengan adanya dugaan mark up budget di Dukuh Kedungjangan RT 22, Desa Poleng, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen Jawa Tengah.(10/7/2023).

Setelah ditemukan proyek pavingisasi, pembangunan talud, cor beton dan pembangunan lainnya yang terindikasi dikerjakan tidak sesuai bestek (RAB) sehingga hasil pekerjaan tidak jelas,kali ini kembali ditemukan proyek yang bersumber dari anggaran dana desa tahun anggaran 2020-2021-2022 yang terindikasi anggarannya di mark-up oleh pemerintahan Poleng.

Data yang berhasil dikumpulkan tim investigasi Istana Negara dan dari berbagai sumber menyebutkan, indikasi mark-up budget yang diduga sengaja dilakukan oleh oknum Kades Poleng tersebut meliputi pengerjaan yang bersumber dari dana desa dan banprov.

Lebih dari dua hari yang lalu tim Istana Negara sudah mengetahui bahwa sekitar 26% anggaran dana desa bocor akibat praktik KKN yang berhubungan dengan proses pengadaan barang dan jasa. Memang, kenyataannya hingga kini kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah masih berpotensi menjadi ladang korupsi korupsi.

Apalagi, temuan tim Istana Negara lebih mencengangkan, yaitu mengajukan anggaran belanja dan modal dari seluruh regulasi dan lembaga sarat dengan penggelembungan 20% hingga 26%,tim Istana Negara yang beranggotakan investigasi independen itu menghitung efisiensi anggaran pemerintah penelitian dilakukan melalui analisis daftar isian pelaksanaan anggaran dana desa (DD) tahun 2020-2021 sampai dengan 2022, serta pengakuan pada proyek-proyek infrastruktur dan belanja barang. Hasilnya terdapat perbedaan mencolok antara harga pasar dan harga yang diprediksi.

Temuan itu memang belum sampai pada kesimpulan ada unsur korupsi. Namun, sudah menjadi rahasia umum, proyek pengadaan barang dan jasa merupakan lahan korupsi. Dana besar pemerintah yang mengalir ke desa sangat menggiurkan. Sejumlah kades dan perangkat tergoda untuk ‘memainkannya’ demi mengambil keuntungan pribadi.

Modus ‘memainkan’ uang negara dengan cara melakukan penggelembungan (mark up) anggaran ini diduga dilakukan Kades Poleng. Dugaan korupsi kades ini terendus tim Berita Istana Negara. Setelah melalui proses investigasi dan pengumpulan data oleh tim, kami tidak segan segan akan melaporkan temuan ini tegasnya.

Sementara itu,warga setempat yang enggan disebutkan namanya membeberkan, iya mas aliran dana yang bersumber dana desa (DD) tahun anggaran 2020-2021-2022, digunakan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh tim pengelola kegiatan (TPK) Desa Poleng, namun warga sendiri juga tidak dilibatkan jadi tidak tau pekerjaan tersebut mark up atau tidak,kami baru tahu kalau anggaran tersebut mark up setelah dijelaskan dari tim Istana Negara, jelasnya.

Sementara itu,Kades Poleng Puji saat dikonfirmasi dirinya menjelaskan kalau pengerjaan tidak sesuai RAB kami minta maaf dan kedepannya kami akan lebih hati hati, karena setiap ada proyek saya selalu tombok,ucapnya kepada awak media.(HR)

Array

Berita Terkait

Komentar