Riau (Indonesia 15 April 2024) – Di tengah gemuruh tinta dan kertas, berdiri tegak Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).
Sejak didirikan pada 9 Februari 1946, di Surakarta, PWI menjadi saksi bisu perjuangan dan demokrasi. Namun, di balik layar kehormatan, muncul skandal yang mengguncang kepercayaan.
Oknum tercela, dengan serakahnya, menyalahgunakan dana hibah, sungguh keji.
Dana yang seharusnya untuk Uji Kompetensi Wartawan (UKW), kini lenyap ditelan ambisi. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memberi hibah dengan harapan, namun disalahgunakan tanpa belas kasihan.
PWI, oh PWI, Organisasi yang mulia, kini tercoreng oleh tindakan mereka yang menyalahgunakan kepercayaan kita.
Kini, kita semua menunggu, Keadilan yang akan terungkap, untuk mereka yang telah berkhianat dan mengembalikan integritas yang telah terinjak.R
Rincian Skandal
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat berada di bawah sorotan tajam publik terkait dugaan penyalahgunaan dana hibah dari BUMN. Dana hibah yang seharusnya digunakan untuk kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di berbagai provinsi, diduga telah disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu di dalam organisasi.
Menurut laporan, PWI Pusat menerima dana dukungan sebesar Rp 6 miliar dari Forum Humas BUMN untuk pelaksanaan UKW di 10 provinsi selama periode Desember 2023 hingga Januari 2024. Namun, terdapat kekhawatiran bahwa sejumlah dana tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya.
Tanggapan dan Tuntutan
Masyarakat dan anggota PWI menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pengurus PWI Pusat. Tindakan tegas diharapkan diambil untuk memastikan integritas organisasi tetap terjaga.
Ada desakan agar oknum yang terlibat dalam penyalahgunaan dana hibah ini dihadapkan pada proses hukum dan dikenakan sanksi yang sesuai untuk memberikan efek jera.
PWI Pusat telah mengklarifikasi bahwa seluruh kegiatan UKW telah diselesaikan dan laporan tertulis telah dibuat sesuai dengan isi perjanjian kerjasama antara PWI dengan Forum Humas BUMN. Namun, kasus ini tetap menjadi peringatan bagi semua organisasi akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas.
Kesimpulan
Kasus ini menjadi peringatan bagi semua organisasi bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah kunci dalam menjaga kepercayaan publik. Sebagai organisasi yang sering melakukan kontrol sosial dan pengawasan terhadap pemerintah, PWI Pusat kini berada dalam posisi untuk diawasi dan memastikan bahwa tindakan mereka sesuai dengan standar etika dan hukum yang berlaku.
*Catatan: Informasi dalam rilis berita ini didasarkan pada sumber berita yang tersedia dan tidak dimaksudkan untuk menuduh individu tertentu tanpa bukti yang konkrit.*
Penulis: Ketua LSM DPC GAKORPAN Kabupaten Rokan Hilir dan Kepala Perwakilan Wilayah Riau Berita Istana Negara
