PT. BERITA ISTANA NEGARA

Waduh !! Diduga Lakukan Pungli Ratusan Juta Rupiah, Oknum Kades di Demak Resmi  Dilaporkan ke Kejaksaan Negeri

Berita Istana - Jumat, 10 Maret 2023 06:20
Foto Ilustrasi Berita Istana Negara
Foto Ilustrasi Berita Istana Negara

Demak | Sehubungan dengan adanya aduan masyarakat ke Lembaga Informasi Data Investigasi Korupsi dan Kriminal Khusus Republik Indonesia ( Lidik Krimsus RI ) serta data dan informasi yang berkembang di tengah masyarakat, Desa yang terletak di Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah.

Maka dalam hal ini Rois Hidayat, SH ketua Pengawas Kebijakan Publik DPP Pusat Bantuan Hukum Lidik Krimsus RI telah melaporkan ke Kejaksaan Negeri Demak tentang adanya Indikasi Penyelewengan Keuangan Desa Tahun 2018 s/d 2022 Khususnya Tahun Anggaran 2018 dan Dugaan Pungli yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

Bahkan Masyarakat mengetahui bahwa di Desa itu di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak banyak terindikasi penyelewengan terhadap keuangan desa Tahun 2018 s/d 2022 khususnya Tahun Anggaran 2018.

Adapun indikasi Penyelewengan Keuangan Desa Anggaran Tahun 2018 dengan adanya kerinduan laporan keuangan Desa TAHUN ANGGARAN 2018, yang diduga tidak sesuai dengan Realisasi yang ada dialami oleh masyarkat desa di lapangan.

Serta DUGAAN PENYALAH GUNAAN WEWENANG ,PUNGUTAN LIAR YANG DILAKUKAN SECARA PRIBADI OLEH KEPALA DESA DI KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK. Hal ini didukung ADANYA DATA DAN INFORMASI SERTA KONDISI Di Lapangan sebagai berikut:

Kepala Desa atau Aparatur Pemerintahan Desa di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak tidak terbuka tentang informasi kegiatan Pembangunan, Pemberdayaan, dan Pemberdayaan masyarakat Tahun Anggaran 2018.

Hal ini terbukti bahwa di Desa itu di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak tidak terpampang papan informasi tentang APBDes 2018 serta Realisasi Pelaksanaan APBDes 2018, Tidak adanya sosialisasi APBDes sebagaimana ditetapkan dalam aturannya, sehingga warga desa minim sekali informasi tentang hal tersebut;

BPD atau Anggota BPD tidak menjalankan tugas dan fungsinya. Terlebih dalam kegiatan pengawasan terhadap setiap pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan di Desa di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 karena diduga tidak memiliki dokumen APBDes 2018, terbukti dari adanya informasi bahwa Kepala Desa tidak menyerahkan dokumen pekerjaan khususnya berupa RAB pekerjaan kepada BPD maupun SPJ Realisasi APBDes 2018 sebagai tugas dan fungsi sebagaimana mestinya. Hal ini berdasarkan Keterangan warga masyarakat.

Kepala Desanya di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, dalam penunjukan dan membentuk Tim Pengelolaan Kegiatan (TPK) Tahun Anggaran 2018 dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan prosedur dan tata cara yang diatur dalam peraturan menteri terkait, dibuktikan dengan keterangan salah satu anggota BPD untuk pembelanjaan materi bangunan dibelanjakan langsung oleh Kepala Desa sendiri.

Tim Pengelolaan Kegiatan (TPK) Tahun Anggaran 2018 tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana kewajibannya. Nyatanya dalam setiap kegiatan Pengadaan Barang/Jasa pada setiap Paket Pekerjaan Pembangunan di Desa di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak selama Periode Tahun Anggaran 2018 di lapangan dilakukan dan dilaksanakan Pembelanjaan material oleh Kepala Desa dengan tujuan untuk mendapat keuntungan pribadi, adapun untuk SPJ Pelaksanaan Kegiatan yang dibuatkan oleh orang lain (tidak pelaku kegiatan bahkan menurut keterangan yang dibuatkan oleh orang di luar desanya ) tidak sesuai dengan kondisi pekerjaan, untuk itu banyak dugaan maladministrasi serta dugaan pemalsuan tandatangan yang disinyalir perbuatan melawan hukum yang perlu diuji kekerasannya;

Sesuai SK Bupati Demak No.141/182 Tahun 2015 tentang Pengesahan 9 (sembilan) Anggota BPD Desa itu yang berada di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Masa Bhakti 2015-2021, terdapat Anggota BPD yang senyatanya tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya Anggota BPD.

Hal ini karena yang bersangkutan secara nyata tidak bisa melaksanakan tugas secara berturut-turut sebab terikat jam kerja di instansi tempat bekerja, serta salah satu Anggota BPD mengundurkan diri mencalonkan diri menjadi Kepala Desa Gaji Tahun 2017,

salah satu Anggota BPD mengundurkan diri untuk mengikuti pencalonan PILEG Kabupaten Demak Tahun 2019, dan salah satu Anggota BPD juga ada yang meninggal dunia pada tahun 2020 sehingga tidak efektif menjalankan Tugas dan kewajibannya sebagai Fungsi BPD untuk melakukan pengawasan jalannya pemerintahan desa;

Menurut Keterangan warga yang enggan disebutkan namanya bahwa Pelaksanaan Pekerjaan Fisik di Tahun 2018 dengan total anggaran + Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) bersumber dari anggaran Dana Desa (DD) di Fokuskan untuk Pembangunan Pasar Desa, akan tetapi hingga saat ini tahun 2023 kondisi bangunan pasar masih belum terselesaikan (mangkrak);

Masih terdapat proyek yang belum selesai hingga tahun 2023 (proyek pasar desa mangkrak) padahal Kepala Desa telah melakukan pemungutan liar secara pribadi penjualan lapak (di dalam kwitansi bukan sewa lapak akan tetapi pembelian lapak pasar) kepada masyarakat pada akhir Tahun 2018 dan awal tahun 2019 sebesar 30% (tiga puluh persen) Tanpa Adanya Berita Acara Kesepakatan Persetujuan Musyawarah Desa yang menjadi Ketetapan PERDES (Peraturan Desa), terbukti pungutan pembayaran dilakukan di rumah Kepala Desa serta beberapa Kwitansi Pungutan liar yang dikeluarkan langsung oleh Kepala Desa sendiri dari jumlah sekitar 66 lapak pasar.

Saat dikonfirmasi kepala desa tidak menjawab awak media baik lewat Whatsapp dan telepon untuk dimintai konfirmasi. Sehingga laporan yang di tujukan kepada kepala Kejaksaan Demak telah dilayangkan.

Saat berita ini diturunkan akan dilakukan konfirmasi pihak-pihak terkait.( tim – Investigasi )

Sumber ; Journalpolice.id

Berita Terkait

Komentar