Lumajang, Jawa Timur – Air Terjun Tumpak Sewu, destinasi wisata unggulan di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, kini diwarnai berbagai persoalan yang membuat pengelolaan semakin carut-marut. Pengunjung mengeluhkan banyaknya pungutan liar yang memanfaatkan turis. Bahkan, pembayaran tiket masuk yang resmi saja tidak menjamin bebas dari pungutan tambahan di lokasi wisata ini.
Harga tiket masuk yang resmi disebut-sebut sekitar Rp.10 ribu namun kenyataan membayar Rp 150 ribu, namun kenyataannya, wisatawan sering kali harus membayar hingga lebih dari Rp 250 ribu akibat berbagai pungutan yang dilakukan di beberapa pos. Praktik pungli ini memicu kekecewaan mendalam, dan sejumlah video keluhan wisatawan telah viral di ribuan akun TikTok.
Salah satu pengunjung dalam unggahannya menyatakan, “Kami sudah bayar tiket resmi, tapi masih ada pungutan tambahan lagi. Ini sangat mengganggu, apalagi kalau uangnya tidak jelas digunakan untuk apa.”
Situasi ini diperparah oleh keberadaan preman kampung yang menjual tiket ilegal dengan harga tinggi tanpa kejelasan. Hal tersebut membuat pengelolaan wisata semakin tidak transparan, sehingga banyak wisatawan yang merasa dirugikan.
Dampak dari permasalahan ini sudah mulai terlihat. Air Terjun Tumpak Sewu yang sebelumnya ramai pengunjung kini mulai sepi. Banyak wisatawan yang mengurungkan niat untuk berkunjung karena takut menghadapi pungutan liar dan kurangnya keamanan di lokasi.
Ancaman Musim Hujan, Tidak hanya soal pungutan liar, kondisi Air Terjun Tumpak Sewu juga dianggap berbahaya, terutama saat musim hujan. Pada 31 Januari 2024, sebuah video yang diunggah di TikTok menunjukkan banjir lahar yang tiba-tiba melanda kawasan wisata ini. Banjir tersebut turun deras dari puncak air terjun, membahayakan keselamatan pengunjung.
“Kami tidak diberi peringatan tentang cuaca atau kondisi lokasi. Banjir lahar tiba-tiba datang, membuat kami panik dan berlari menyelamatkan diri,” ungkap seorang wisatawan dalam video tersebut.
Desakan untuk Pembenahan, Melihat kondisi ini, banyak pihak mendesak pemerintah Kabupaten Lumajang dan pengelola wisata untuk segera melakukan pembenahan. Penertiban pungutan liar, pengawasan terhadap tiket ilegal, serta peningkatan keselamatan pengunjung menjadi hal yang sangat mendesak.
Jika masalah ini terus berlanjut tanpa solusi, bukan tidak mungkin Air Terjun Tumpak Sewu akan kehilangan daya tariknya sebagai salah satu ikon wisata di Jawa Timur. Keamanan, kenyamanan, dan transparansi pengelolaan harus segera diwujudkan untuk mengembalikan kepercayaan wisatawan dan menyelamatkan sektor pariwisata lokal.
Direktur Utama PT Berita Istana Negara, Warsito, turut angkat bicara. Menurutnya, jika cara pengelolaan seperti ini dibiarkan, wisata Tumpak Sewu akan kehilangan daya tariknya. “Dengan pengelolaan seperti ini, saya yakin wisata ini tidak akan bertahan lama. Ini hanya menguntungkan pihak tertentu tanpa memikirkan keberlanjutan,” tegas Warsito.
Pemerintah dan pengelola diharapkan segera bertindak untuk mengembalikan kepercayaan wisatawan demi menyelamatkan sektor pariwisata lokal. Keamanan, kenyamanan, dan transparansi menjadi kunci untuk mengatasi masalah ini.
Tumpak Sewu Waterfall, a leading tourist destination in Lumajang Regency, East Java, is now colored by various problems that make its management more and more chaotic. Visitors complain about the number of illegal tolls that take advantage of tourists. In fact, payment of an official entrance ticket alone does not guarantee freedom from additional charges at this tourist location.
The official entrance ticket price is mentioned to be around Rp. 10 thousand, but the reality is to pay Rp. 150 thousand, but in reality, tourists often have to pay up to more than Rp. 250 thousand due to various charges made at some posts. This pungli practice triggered deep disappointment, and a number of videos of tourist complaints have gone viral on thousands of TikTok accounts.
One of the visitors stated in his post, “We have already paid for the official ticket, but there are still additional charges. This is very disturbing, especially if the money is not clearly used for what.”
This situation is aggravated by the presence of village thugs who sell illegal tickets at high prices without any explanation. This makes tourism management more and more non-transparent, so that many tourists feel harmed.
The impact of this problem has already begun to be seen. Tumpak Sewu Waterfall, which used to be crowded with visitors, is now quiet. Many tourists are reluctant to visit because they are afraid to face illegal charges and the lack of security in the location.
Threats of the Rainy Season, Not only about illegal collection, the condition of Tumpak Sewu Waterfall is also considered dangerous, especially during the rainy season. On January 31, 2024, a video uploaded on TikTok shows a lava flood that suddenly hit this tourist area. The flood came down from the top of the waterfall, endangering the safety of visitors.
“We were not given any warning about the weather or location conditions. The lava flood suddenly came, making us panic and run to save ourselves,” said a tourist in the video.
Urge for Repairs, Seeing this condition, many parties urged the Lumajang Regency government and tourism managers to immediately carry out repairs. Enforcement of illegal fees, monitoring of illegal tickets, as well as improving the safety of visitors is a very urgent matter.
If this problem continues without a solution, it is not impossible that Tumpak Sewu Waterfall will lose its appeal as one of the tourist icons in East Java. Safety, comfort, and management transparency must be realized immediately to restore the confidence of tourists and save the local tourism sector.
The President Director of PT Berita Istana Negara, Warsito, also spoke. According to him, if this kind of management method is left, Tumpak Sewu tourism will lose its appeal. “With this kind of management, I’m sure this tour won’t last long. It only benefits certain parties without thinking about sustainability,” said Warsito.
The government and managers are expected to act immediately to restore the trust of tourists in order to save the local tourism sector. Security, convenience, and transparency are key to overcoming this problem.
(iTO)
