Jakarta, 3 Oktober 2024 – Keputusan Pleno Dewan Pers Nomor 1103/DP/K/IX/2024 yang dikeluarkan belum lama ini memicu kontroversi di kalangan media massa. Keputusan tersebut dikeluarkan menyikapi dualisme kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang hingga saat ini belum menemukan titik terang, yakni antara kepemimpinan Hendri CH Bangun dan Zulmansyah Sekedang.
Situasi ini membuat Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu, mengambil langkah tegas. Salah satu poin dari keputusan tersebut adalah pelarangan bagi PWI untuk mengadakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di Gedung Dewan Pers, yang sebelumnya menjadi salah satu tempat rutin pelaksanaan UKW oleh PWI.
Dr. Ninik Rahayu menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk menjaga integritas lembaga dan demi menunggu penyelesaian konflik internal PWI yang masih bergulir. “Kami tidak ingin Gedung Dewan Pers digunakan untuk kegiatan yang dapat memicu konflik lebih lanjut. Dewan Pers berharap PWI segera menyelesaikan masalah internalnya dan kembali solid seperti sedia kala,” ujar Ninik.
Keputusan ini juga berimbas pada pemindahan sejumlah kegiatan PWI dari Gedung Dewan Pers, termasuk kegiatan administratif dan pertemuan dengan anggotanya. Banyak pihak yang menyayangkan langkah ini, mengingat PWI adalah organisasi pers tertua di Indonesia yang memiliki sejarah panjang dalam dunia jurnalistik nasional.
Warsito, Pimpinan Redaksi Berita Istana, turut menyampaikan keprihatinannya atas situasi yang menimpa PWI. “Sebagai organisasi pers tertua, PWI seharusnya menjadi contoh dalam menjaga kehormatan profesi jurnalistik. Namun, sayangnya, kondisi saat ini dikotori oleh oknum-oknum yang diduga melakukan korupsi uang negara hingga miliaran rupiah. Hal ini sangat merugikan citra pers di Indonesia,” tegas Warsito.
Ia juga berharap agar dualisme kepengurusan PWI dapat segera diselesaikan demi kebaikan bersama. Menurut Warsito, sebaiknya seluruh pihak yang terlibat dalam persatuan wartawan Indonesia dapat menahan diri dan mendahulukan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi.
“Semoga PWI dapat kembali menjadi organisasi yang kuat dan mampu menjaga marwah serta kepercayaan masyarakat terhadap media. Kami dari Berita Istana turut berdukacita atas situasi yang terjadi dan berharap ada solusi terbaik yang segera ditemukan,” tambah Warsito.
Situasi ini menambah panjang daftar konflik internal di berbagai organisasi pers yang belum menemui jalan keluar. Semoga langkah tegas Dewan Pers dapat menjadi jalan tengah dalam menjaga profesionalisme dan etika jurnalistik di tanah air. (Arw)
